Java News

Partai Demokrat (PD) membantah adanya pesanan Istana terkait pencalonan pimpinan KPK. Ketua DPP PD Didi Irawadi Syamsuddin menegaskan pihaknya terus mendorong agar kualitas dan komitmen calon pimpinan KPK lebih baik dalam bekerja.

"Apakah ada titipan atau pesanan saya rasa tidak. Selama ini figur-figur yang kita dukung seperti Pak Busyro dan Pak Bambang dulu. Mereka kan rangking no satu semua," ujar Ketua DPP Bidang Pemberantasan Korupsi ini.

Didi mengatakan, Demokrat dan pemerintah berupaya agar KPK diisi oleh orang yang memiliki independensi dan komitmen yang kuat. "Bagaimana kita bisa bilang titipan sementara pilihan itu banyak orang. Justru orang-orang banyak resah dengan apa yang kita pilih," imbuhnya.

Menurut Didi, ia tidak menafikan adanya arahan dari pihak Istana terkait pencalonan pimpinan KPK. Namunarahan tersebut tidak langsung menunjuk nama atau pribadi calon secara langsung.

"Arahannya adalah memilih yang bagus yang terbaik yang punya keberanian dan bisa bekerja," terangnya.

Didi menyebut 5 nama calon yang dianggap layak mengisi pimpinan KPK mendatang. Mereka yakni Busyro Muqoddas, Bambang Widjojanto, Yunus Husein, Johan Budi SP, Handoyo.

"Pak Busyro otomatis, dengan putusan MK, maka ia akan diberi waktu yang cukup untuk bekerja. Saya juga percaya integritas Bambang Widjojanto, Yunus Husein, Johan Budi dan Handoyo (Deputi Pengawas Internal dan Pengaduan Masyarakat KPK)," tandasnya. (sumber www.detik.com)

Malinda Dee yang ditahan karena terlibat pencucian uang dan pembobolan dana nasabah Citibank dirawat di RS Soekanto, Kramat Jati, Jakarta Timur.
"Iya sejak kemarin (Kamis) malam. Ibu mengeluh sakit di dalam (perut)," kata pengacara Malinda, Halapancas Simanjuntak, Jumat (27/5).
Malinda mengeluhkan sakit pusing dan sakit perut. Namun tidak dijelaskan secara rinci perihal sakit yang dideritanya tersebut.
"Ada yang sakit di bagian dalam. Pusing juga," jelasnya.
Menurut Halapancas, Malinda saat ini terbaring di RS dan tengah menjalani pemeriksaan dokter. Ia belum mengetahui perkembangan kondisi kesehatan kliennya,
"Masih diperiksa oleh dokternya. Kita tunggu aja hasilnya," imbuhnya.

PERINTAH Menko Polhukam agar Badan Intelijen Negara (BIN) ikut bersama-sama Polri dan Kementerian Luar Negeri untuk memulangkan M Nazaruddin dari Singapura, dianggap di luar kelaziman. Tidak berlebihan jika kemudian muncul kecurigaan ada sesuatu yang besar di balik kasus Nazar.
Pengamat intelijen AC Manullang mengatakan, belum pernah dalam sejarah BIN maupun BAKIN (sebelum berganti nama jadi BIN) mengejar-ngejar orang untuk dibawa pulang dari luar negeri. Sebab, sepengetahuannya itu porsinya Imigrasi.
“Intelijen tidak pernah memburu orang. Itu kan urusan imigrasi. Karena itu keputusan pemerintah melalui Menko Polhukam untuk BIN memburu Nazaruddin salah besar,” jelas AC Manulang.
Mantan petinggi BAKIN ini mencium adanya sesuatu yang berlatar belakang besar di balik kasus mantan Bendahara Umum Partai Demokrat M Nazaruddin. Sehingga pemerintah berani bertindak berlebihan dengan mengerahkan BIN untuk memulangkan Nazaruddin, terutama jika dipanggil KPK.
Ada apa sebenarnya dengan Nazaruddin selain indikasi dugaan keterlibatan dalam kasus suap Sesmenpora Rp 3,2 miliar terkait proyek wisma atlet dan percobaan penyuapan 120 ribu dolar Singapura Sekjen MK Ganedjri M Gaffar?
Benarkah isu Nazaruddin terlibat dalam pengelolaan proyek negara Rp 45 triliun sehingga pemerintah merasa harus berlaku ekstra untuk memulangkannya?
AC Manullang tidak mengetahui pasti. Namun, ia mengisyaratkan, pengerahan kekuatan besar untuk perburuan termasuk memerintahkan BIN, menjadi sinyal terhadap adanya sesuatu yang besar dari kasus yang membelit Nazaruddin.
Menurut AC Manullang, sebenarnya pemerintah tak perlu sampai harus menerjunkan BIN untuk memulangkan Nazaruddin. Sebab, ada Interpol yang bertugas menangani hal-hal seperti itu selain Imigrasi.
Apa yang dilakukan pemerintah, kata Manullang, juga mengesankan pengejaran Nazaruddin sebagai kasus politik. Padahal Nazaruddin diduga berurusan dengan hukum. “Salah benar tindakan pemerintah kita kalau begini,” tambahnya.
Sementara Deputi III Kemenko Polhukam melalui staf bernama Dewi mengatakan hingga saat ini belum ada koordinasi apa pun untuk memburu Nazaruddin.
(sumber www.matanes.com)